bentrokan Al Aqsha 2
JAKARTA — Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus mencermati perkembangan terkini mengenai konflik Palestina-Israel yang semakin memanas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa. Konflik tersebut menurut MUI dipicu oleh kebijakan Israel yang memberi kesempatan dan kemudahan kepada kaum Yahudi garis keras untuk memasuki komplek masjid al Aqsa di Jerussalem.
Bangsa Palestina khawatir kebijakan ini akan membuka peluang bagi terjadinya kebijakan baru yang mengizinkan kaum Yahudi beribadah di Masjid al Aqsa yang akan mengubah //status quo// saat ini. Dimana //status quo// tersebut mengatakan bahwa bangsa Yahudi boleh mengunjungi kawasan komplek Masjid al Aqsa namun tidak untuk beribadah.
“Bangsa Palestina dan dunia Islam mengkhawatirkan kebijakan ini ke depan dapat menyebabkan komplek Masjid al Aqsa dipaksa untuk dibagi menjadi dua bagian: kawasan Islam dan kawasan Yahudi, sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan dan praktik yang telah ada beberapa dasawarsa terakhir ini,” ungkap Ma’ruf Amin, Ketua Umum MUI saat konferensi pers di Gedung MUI, Jakarta, Rabu (21/10).
Setelah mencermati perkembangan situasi di Masjid al Aqsa dan wilayah pendudukan Israel di Tepi Barat serta Jalur Gaza yang semakin memburuk, maka Dewan Pimpinan MUI menyatakan sikapnya.
1. Mendesak Dibatalkannya Kebijakan Israel terhadap Warga Yahudi
MUI mendesak dibatalkannya kebijakan pemerintah Israel yang memberi kesempatan kepada kaum Yahudi untuk memasuki wilayah Masjid al Aqsa secara demonstratif dan provokatif besar-besaran serta tidak diberikannya izin kepada kaum Yahudi untuk melakukan ibadah di komplek Masjid al Aqsa dengan alasan apapun juga. Pemerintah Israel hendaknya tidak tunduk dan mengikuti kehendak kaum Yahudi garis keras yang sering menyebabkan situasi memanas dan menjadi pemantik kekerasan.
Bahkan menurut MUI, tindak kekerasan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) oleh tentara Israel akan menambah semangat bangsa Palestina untuk meningkatkan perlawanan dan pembelaan diri yang akan menyebabkan eskalasi konflik dan membahayakan serta menyebabkan jatuhnha korban jiwa yang semakin banyak, serta harta benda yang semakin besar.
2. Hentikan Kekerasan Militeristik
Selain itu MUI mendesak pihak Israel untuk segera menghentikan segala tindakan kekerasan dan represif militeristik terhadap bangsa Palestina yang telah menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa dan luka-luka. Pendekatan represif dan militeristik tersebut tidak akan menyelesaikan sumber dan akar permasalahan konflik yang terjadi akhir-akhir ini dan konflik berkepanjangan antara Palestina-Israel.
3. Cabut Pembatasan Akses Muslim ke Masjid Al Aqsa
MUI mendesak pemerintah Israel segera mencabut pembatasan dan larangan bagi umat Islam untuk memasuki komplek Masjid al Aqsa karena ketentuan tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusi (HAM), kebebasan beragama, dan kebebasan menjalankan ibadah/ ajaran agama yang dijamin oleh hukum internasional dan Deklarasi HAM PBB.
4. Mendesak PBB untuk Menggelar Sidang
Kemudian MUI mendorong dan mendesak PBB terutama melalui Dewan Keamanan untuk segera menggelar sidang dalam waktu sesegera mungkin untuk mengatasi konflik di tanah Palestina tersebur dan dalam jangka panjang mewujudkan perdamaian dengan prinsip “dua negara yang berdampingan secara damai”.
MUI juga meminta agar lima pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB, terutama Amerika Serikat, hendaknya mendukung resolusi komprehensif hasil sidang Dewan Keamanan PBB tersebut yang diharapkan berupa putusan:
1) Penghentian masuknya kau Yahudi ke dalam komplek Masjid al Aqsa secara demonstratif dan provokatif serta pembatasan sekaligus jaminan agar mereka tidak melakukan ibadah di komplek Masjid tersebut;
2) Penghentian tindak kekerasan dan pendektan represif militeristik tentara Israel terhadap bangsa Palestina;
3) Pencabutan pembatasan dan larangan umat Islam memasuki komplek Masjid al Aqsa;
4) Penghentian pembangunan perumahan warga Yahudi di kawasan pendudukan Israel di wilayah Palestina;
5) Menyelenggarakan perundingan kembali antara Palestina-Israel baik yang dikoordinir PBB dan didukung dan melibatkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia serta negara-negara Arab;
6) Pembentukan dan penempatan secara permanen jangka panjang Pasukan Penjaga Perdamaian PBB ke wilayah komplek Masjid al Aqsa, tanah pendudukan Israel di Jerussalem dan sekitarnya, serta di wilayah Gaza, terutama di wilayah perbatasan Palestina-Israel;
7) Atas alasan kemanusiaan dan HAM, menghentikan blokade Israel terhadap wilayah Gaza dan menghentikan berbagai pembatasan dan larangan bagi warga Palestina di kawasan yang diduduki Israel si Palestina, termasuk Tepi Barat;
8) Mengusulkan ke pengadilan HAM internasional untuk mengadili Israel atas tuduhan pelanggaran HAM dan penghormatan HAM.
5) Mendesak RI untuk Terlibat Aktif dengan Negara-Negara Islam
Selain itu, MUI juga mendorong dan meminta kepada pemerintah RI untuk mengambil inisiatif lebih banyak dan menggalang dukungan negara-negara di dunia dan organisasi internasional, termasuk PBB dan OKI, untuk mencari solusi permanen dan komprehensif atas konflik Palestina-Israel. Sikap dan kebijakan Presiden Joko Widodo yang mendukung kemerdekaan Palestina, menurut MUI hendaknya diwujudkan melalui langkah-langkah konkrit dan tegas serta terukur sebagai bukti keseriusan Presiden dan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945, yakni untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Selanjutnya, MUI mengimbau umat Islam Indonesia dan dunia untuk terus menerus memberikan dukungan dan mendoakan agar bangsa Palestina diberi Allah SWT kekuatan lahir dan batin dalam memperjuangkan terwujudnya hak-hak dasarnya untuk merdeka dan berdaulat di Tanah Palestina. (mk/knrp)
Sumber: Republika Online