Palestinians search the debris of their houses for their belongi
GAZA – Direktur badan yang mengurusi urusan Palestina Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut blokade Israel sebagai akar masalah konflik yang terjadi di Jalur Gaza. Blokade itu juga telah membuat kehidupan masyarakat Gaza sangat nelangsa.
Robert Turner, Direktur Operasi Lembaga Pekerjaan dan Bantuan PBB (UNRWA), mengatakan kepada wartawan di Jalur Gaza, “Konflik selalu menjadi masalah yang tak terelakkan, tapi tak mengacuhkan perlakuan akarnya akan membuat kerusuhan jadi ancaman yang tak terelakkan.”
Turner menyampaikan keprihatinannya bahwa penundaan pembangunan kembali Jalur Gaza “melumpuhkan kami untuk menyelesaikan pembangunan 7.000 rumah dan dana yang sejauh ini telah kami terima nyaris tidak cukup untuk membangun 200 rumah sekalipun”.
Pada musim panas lalu, Israel melancarkan agresi militer darat dan udara selama 50 hari terhadap Jalur Gaza sehingga menewaskan lebih dari 2.000 orang dan menghancurkan sangat banyak rumah dan prasarana umum. Menurut PBB, mayoritas korban adalah warga sipil.
Turner mengatakan situasi saat ini di Jalur Gaza “sangat kritis” akibat memburuknya perekonomian dan meningkatkan kemiskinan serta pengangguran, demikian laporan Xinhua. Sementara itu, “tak ada kemajuan politik”, katanya.
Ia juga memperingatkan bahwa tak mungkin meningkatkan kondisi hidup penduduk Jalur Gaza, sementara Israel mempertahankan blokadenya, yang telah berlangsung atas Jalur Gaza selama delapan tahun.
“Pencabutan blokade, menciptakan kemajuan ekonomi yang nyata dan lebih baik tentu saja akan menciptakan harapan buat penduduk Jalur Gaza untuk memiliki masa depan yang lebih baik dan mencapai kemajuan yang dibutuhkan,” kata Turner.
Pejabat senior UNRWA tersebut juga mengatakan latar-belakang krisis di Jalur Gaza “adalah politik” dan “kami telah berulangkali menuntut semua pihak terkait bahwa perlu untuk mencabut blokade tidak sah itu”.
Ia menggambarkan situasi di Jalur Gaza lebih buruk dibandingkan dengan sebelum agresi militer Israel.
Pada Senin (9/3), tim penyelidik PBB yang bertugas menyelidiki perang 50 hari di Jalur Gaza tahun lalu meminta penundaan penyampaian laporan mereka untuk memberi waktu penyesuaian diri setelah ketua tim tersebut meundur akibat tekanan Israel.
Komisi penyelidikan mengenai konflik Gaza 2014 sebelumnya dijadwalkan menyerahkan temuannya kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada 23 Maret.
Namun, dalam surat yang ditujukan kepada kepala Dewan menyebutkan para penyelidik meminta penundaan presentasi mereka sampai sidan berikutnya Dewan HAM pada bulan Juni. Surat itu mengatakan mereka membutuhkan “waktu untuk melakukan penyesuaian pada pekerjaan kami karena pengunduran diri ketua (kami)”.
Ahli hukum internasional Kanada William Schabas mengundurkan diri sebagai ketua komisi pada Februari, setelah Israel mengeluh yang bersangkutan “dapat dipastikan” memihak karena ia telah menyiapkan pendapat hukum bagi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada bulan Oktober 2012, kata PBB.
Schabas membantah keras bahwa ia terikat pada Organisasi Pembebasan Palestina namun mengatakan ia dengan enggan memilih mengundurkan diri untuk menghindari penyelidikan atas konflik Juli-Agustus—yang ditugaskan oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa—dipertaruhkan.
Pada Oktober 2014, donor Arab dan internasional bertemu di Ibu Kota Mesir, Kairo, dan menjanjikan sebanyak 5,4 miliar dolar AS bagi pembangunan kembali Jalur Gaza. Namun, pihak Palestina menyatakan mereka baru menerima kurang dari 2 persen jumlah sumbangan yang dijanjikan tersebut. [zk/knrp]
 
Sumber : www.rimanews.com