DOWNLOAD Aplikasi Android KNRP Sekarang di Play Store, KLIK DI SINI

mahmoud-abbas-10
JERUSALEM – Pemerintah Palestina tidak mampu membayar gaji pegawai negeri sebagai akibat dari Israel terus menahan pendapatan pajak Palestina, juru bicara kementerian keuangan Palestina Abdul Rahman Bayatneh mengatakan pada hari Minggu.
Israel mengumpulkan pajak atas barang dan komoditas yang masuk atau keluar dari Palestina melintasi perbatasan internasional, yang mencapai hampir $ 175.000.000 per bulan.
Bayatneh mengatakan dalam panggilan telepon kantor berita Anadolu bahwa pemerintah Palestina tidak memiliki dana untuk menutupi gaji PNS sebesar $ 170 juta.
Sebelumnya menurut koran Israel Haaretz melaporkan bahwa Israel ingin memberikan tekanan pada Palestina dalam menanggapi permintaan Presiden Mahmoud Abbas untuk bergabung ICC awal bulan ini.
Perdana menteri Palestina, Rami Hamdallah, mengatakan awal bulan ini bahwa Israel tidak mentransfer pendapatan pajak Palestina sesuai jadwal, yang berarti bahwa gaji bulan Desember akan tertunda.
Orang-orang Palestina takut mata pencaharian dan perekonomian mereka akan dipengaruhi oleh keterlambatan dan berharap bahwa pemerintah Hamdallah akan menemukan solusi yang cepat untuk masalah ini.
Ragheb Dweikat, seorang guru sekolah umum, mengatakan kepada wartawan Anadolu bahwa ia  menggunakan cek bulanan untuk menutupi utang-utangnya dan jika ia tidak menerima gaji bulanan, ia bisa menghadapi hukuman penjara.
Pedagang Palestina, Khalil Mikdadi, juga mengatakan bahwa tidak membayar gaji karyawan sektor publik dapat mempengaruhi kondisi bisnis di pasar. Mikdadi menunjukkan bahwa pasar domestik Palestina lemah, karena hal ini bergantung pada gaji pegawai publik. (mk/knrp)
Editor: Mashan Khoiriyah
Sumber: Middle East Monitor

DOWNLOAD Aplikasi Android KNRP Sekarang di Play Store, KLIK DI SINI