jordandemo2
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Heri Efendi menyatakan, dalam kunjungan terakhir KNRP, keadaan rakyat Palestina masih memprihatinkan. Terlebih, di kamp pengungsian yang semuanya masih serba terbatas.
Heri menyatakan, KNRP baru saja melakukan kunjungan ke beberapa kamp pengungsian rakyat Palestina di Tyre, Lebanon Selatan. Di kota tersebut, kamp pengungsian menampung sekitar 90 ribu pengungsi Palestina. Akan tetapi, banyaknya jumlah pengungsi tersebut tidak diimbangi dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Hanya ada satu klinik dalam kamp pengungsian yang menampung 90 ribu warga Palestina terserbut. “Jadi satu klinik melayani 90 ribu orang,” ujar Heri pada Republika Online (ROL), Ahad (29/11).
Memang fasilitas kesehatan seperti klinik dan rumah sakit juga ada di luar kamp pengungsian. Hanya saja, lanjut dia, berobat di klinik maupun rumah sakit di luar kamp pengungsian terasa memberatkan para pengungsi Palestina. Pasalnya, para pengungsi hanya memiliki pekerjaan dan pendapatan yang terbatas sehingga penghasilan pun tak seberapa. “Bagi mereka berat, karena mahal. Sementara mereka sendiri pekerjaannya kan terbatas,” lanjut Heri.
Sulitnya akses ke Jalur Gaza juga membuat KNRP harus menyalurkan bantuan melalui mitra-mitranya yang berasal dari negara-negara yang dekat dengan Palestina. KNRP berkeinginan untuk dapat langsung menyampaikan bantuan kepada masyarakat di Palestina. Selain itu, Heri juga menyatakan pihaknya ingin dapat melihat kondisi warga Palestina di wilayah konflik dan bertegur sapa dengan mereka. “Tetapi, memang kita tidak bisa langsung bersilaturahim,” jelas Heri.
Karena itu, KNRP menyambut adanya wacana pendirian kantor perwakilan Hamas di Indonesia. Meskipun pendirian kantor perwakilan ini tidak serta-merta mengurangi penderitaan rakyat Palestina, setidaknya kantor perwakilan ini dapat menjadi mediator. Kantor perwakilan Hamas di Indonesia dinilai dapat membuka peluang untuk berkomunikasi dengan lebih banyak pihak di Palestina. (Mk/knrp)
Sumber: Republika