Israeli border policemen carry security barriers before Palestinian Muslim worshippers performed traditional Friday prayers in the Arab east Jerusalem neighbourhood of Ras al-Amud
YERUSALEM — Wali Kota Yerusalem Nir Barkat pada Kamis (2/10) mengatakan pembangunan permukiman baru yang direncanakan di Yerusalem Timur akan berlanjut “dengan kekuatan penuh”, yang berarti membangkang terhadap pengutukan AS atas tindakan itu.

Barkat berikrar “takkan membekukan pembangunan buat setiap orang di wilayah yang diklaimnya sebagai ‘ibu kota’ Israel”. Ia mengatakan pembangunan permukiman baru tersebut “mendasar, penting dan akan berlanjut dengan kekuatan penuh”.
Pada Rabu (1/10), Komite Kabupaten Yerusalem memberi persetujuan akhir bagi pembangunan 2.612 rumah di Givat Hamatos, atau Bukit Pesawat, satu permukiman baru di Jerusalem Selatan dan Bethleham, di seberang Jalur Hijau pra-1967.
Belakangan, AS memperingatkan bahwa tindakan tersebut “membahayakan hubungan Israel bahkan dengan sekutu terdekatnya”, dan mempertanyakan komitmen Israel untuk merundingkan perdamaian dengan Palestina.
Juru Bicara Presiden AS Barack Obama, Josh Earnest, mengatakan perkembangan itu “meracuni suasana bukan hanya dengan Palestina, tapi juga dengan setiap pemerintah Arab. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan ia ingin membina hubungan dengan mereka”.
Sementara itu Netanyahu juga mengecam pengutukan AS dan mengatakan Gedung Putih mesti “mempelajari informasi tersebut secara layak sebelum memutuskan untuk mengambil keputusan seperti itu”, demikian laporan Xinhua –yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.
Rencana pembangunan permukiman telah berjalan selama bertahun-tahun, tapi penerbitan resmi ditangguhkan sampai pekan lalu sejak itu disetujui pada Desember 2012.
Givat Hamatos akan menjadi permukiman baru pertama di Jerusalem sejak
Har Homa didirikan pada 1997.
Israel menduduki Yerusalem selama Perang Timur Tengah 1967 dan secara sepihak mencaplok daerah itu pada 1980 serta mengaku-ngakui Yerusalem sebagai “ibu kota bersatu negara Yahudi”. Tindakan itu tak pernah diakui oleh masyarakat internasional. (mk/knrp)
Sumber: Republika